Anies Baswedan Perpanjang PSBB di Jakarta Sampai 18 Juni 2020

- 4 Juni 2020, 14:32 WIB
Gubernur Jakarta Anies Baswedan /covid.go.id

PORTAL JEMBER - Pemprov DKI Jakarta menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih diperlukan. Karena, masih banyak ditemukan bukti kasus baru.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memperpanjang masa PSBB di Jakarta hingga 18 Juni 2020.

"Berdasarkan pertimbangan para ahli termasuk epidemiologi dan kesehatan masyarakat, kami menetapkan bahwa status PSBB di Jakarta ini diperpanjang," kata Anies dalam konferensi pers jarak jauh yang dilakukan di Balai Kota Jakarta, Kamis 4 Juni 2020, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Tersiar Kabar Mahasiswa di Jakarta Gelar Unjuk Rasa Tuntut Jokowi Turun, Cek Faktanya

Juni, kata Anies, adalah sebagai masa transisi dari PSBB yang masif menuju kondisi aman, sehat dan produktif.

"Periode pada Juni ini, adalah periode di mana berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan sudah bisa dilakukan secara bertahap dengan batasan yang harus ditaati," ucap Anies.

Sebelumnya, tersebar Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang juga menyebutkan PSBB di Jakarta diperpanjang hingga 18 Juni 2020.

Baca Juga: Pernah Mengejutkan Publik Militer Dunia, Ini Kehebatan Kapal Republik Indonesia Klewang

Keputusan tersebut disebutkan mulai berlaku pada Jumat 5 Juni 2020. Dalam Keputusan Gubernur tersebut, dikatakan bahwa keputusan perpanjangan PSBB ini berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) DKI Jakarta.

Faktanya selama pemberlakuan PSBB untuk penanganan COVID-19 di Jakarta, masih banyak ditemukan bukti kasus baru penyebaran virus tersebut.

Data ini dijadikan pertimbangan perpanjangan PSBB dalam penanganan corona virus Desease (COVID-19) di Jakarta.

Baca Juga: Syekh Ali Jaber Sebut 3 Amalan Penting Sebelum Bekerja, Nomer 3 Sering Terlewatkan

Hal ini mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Kemudian mengacu juga kepada UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Baca Juga: Terkuak! Perusuh Amerika Serikat Bertato Peta Indonesia Ternyata Warga AS yang Lahir di Jawa

Juga mengacu terhadap UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Juga berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Baca Juga: Beredar Kabar Sekolah Dibuka Kembali oleh Nadiem Makarim pada Bulan Juli, Cek Faktanya!

Halaman:

Editor: Hari Setiawan

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X