Beredar Kabar Presiden Jokowi Diperiksa KPK Atas Permintaan PDIP, Cek Faktanya!

- 21 Mei 2020, 19:20 WIB
Presiden RI Joko Widodo /YouTube/Sekretariat Presiden

PORTAL JEMBER - Beredar sebuah berita yang berisi pernyataan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan yang mengkritisi kekebalan hukum pejabat pemerintah pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Perppu yang dikritisi ini adalah Perppu 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19.

Berita ini dibahas dalam sebuah portal berita tanggal 30 April 2020 berjudul "PDIP Lagi-Lagi Keras, Minta Presiden Jokowi Diperiksa KPK, Kebijakannya Sudah Melampaui UUD" dan menjadi pembahasan netizen.

Baca Juga : Wamenag Hadir dalam Zoom 'Ngobras' yang Digelar Rektor IAIN Jember

"Saya mendesak pimpinan KPK untuk mencermati. Presiden harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU," ujar Arteria yang dikutip dalam berita tersebut.

Pasal 27 Peppu Nomor 1 tahun 2020 sempat jadi polemik karena dianggap memberikan kekebalan hukum bagi pihak tertentu.

"Pembantu presiden ngga usah minta imunitas di Perppu, karena tanpa Perppu sekalipun mereka akan terlindung sepanjang tidak ada 'mens rea' nya," demikian yang ditulis dalam berita tersebut.

Baca Juga : Pandemi Covid-19 di Brazil Makin Parah, Terdapat 20 Ribu Kasus Baru Setiap Hari

Arteria Dahlan dalam tulisan tersebut juga diklaim meminta KPK agar segera menelusuri potensi korupsi dalam Perppu tersebut.

Setelah ditelusuri, berita yang menyatakan Arteria Dahlan meminta KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi terkait Perppu tersebut tidaklah benar.

Halaman:

Editor: Nurul Hidayati

Sumber: Antara News


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X