Pengamat Sebut Keputusan Mendagri Anulir Mutasi 611 Pejabat Pemkab Jember Sudah Tepat

- 15 September 2020, 16:33 WIB
Hermanto Rohman.* //PORTAL JEMBER/tim 04

PORTAL JEMBER - Pengukuhan 611 pejabat di lingkungan Pemkab Jember oleh Mendagri ditolak dan hal ini menyalahi prosedur.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai, langkah penolakan dari Mendagri tentang usulan pengukuhan pejabat di Pemkab Jember sudah tepat.

Sebab, hal itu berkaitan dengan SOTK yang dipakai oleh Pemkab Jember untuk menjalankan pemerintahan.

Usulan dari Bupati Jember Faida dilayangkan pada 30 Januari 2020 kepada Gubernur dan diserahkan kepada Mendagri.

Baca Juga: Bocoran Kartu Prakerja untuk Pendaftaran Gelombang 9 Sudah Dibuka? Ini Penjelasannya

Baca Juga: Bukan PHP, Kartu Prakerja Gelombang 9 Fix Dibuka, Ini yang Harus Dilakukan Agar Lolos

"Surat itu kan oleh Bupati dikirimkan pada 30 Januari dan balasan dari Mendagri tentang pengukuhan pada 1 September 2020 hasilnya ditolak," ujarnya saat dikonfirmasi di Kampus Fisip Unej, Selasa 15 September 2020.

Hermanto menjelaskan, pengukuhan tersebut dirasa cacat hukum karena berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 dijelaskan selama 6 bulan sampai masa penetapan bakal calon tidak diperbolehkan melakukan mutasi.

"Kalau mengacu pada aturan sudah jelas bahwa pengukuhan itu sudah cacat hukum," imbuhnya.

Halaman:

Editor: Hari Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X