11 Parpol di Jember Dorong DPRD Laporkan Persoalan Keuangan Daerah ke Penegak Hukum

- 29 Juli 2020, 18:41 WIB
Sebelas parpol di Jember gelar konferensi pers bersama, Rabu 29 Juli 2020.* //PORTAL JEMBER/tim 04

PORTAL JEMBER - Setelah laporan keuangan Pemkab Jember mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 11 partai politik (parpol) di Jember mendorong DPRD Jember untuk melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum (APH).

Sekertaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi mengatakan, predikat disclaimer ini merupakan opini terburuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Ya, soal temuan BPK di Jember sangat banyak, sampai mendapat predikat disclaimer. Maka kami partai politik mendorong DPRD untuk meneruskan ke APH," katanya dalam konferensi pers bersama 11 parpol di RM Lestari, Rabu 29 Juli 2020.

Baca Juga: Kabar Buruk: Nilai Tukar Rupiah Anjlok Parah Menempati Posisi Terbawah se-Asia

Selain itu, Ayub meminta DPRD Jember untuk melakukan langkah dengan berkirim surat resmi kepada BPK untuk melakukan audit investigasi tentang hasil temuan sebelumnya di Jember.

"Kita dorong DPRD untuk meminta BPK agar bisa melakukan audit investigasi di Jember dan yang tahu mekanismenya kan temen-temen dewan," imbuhnya.

Mantan anggota DPRD Jember ini juga mengatakan, partai politik sudah bersepakat untuk melakukan konsolidasi di internal masing-masing dan melakukan komunikasi ke tingkat provinsi dan pusat untuk mengawal persoalan Jember.

Baca Juga: LINK LIVE STREAMING INDOSIAR Jangan Lewatkan BTS X Tokopedia, Ada Penampilan dan Wawancara Eksklusif

"Kita parpol akan berkoordinasi masing-masing dan akan mengirimkan surat resmi ke DPP untuk mengawal persoalan Jember," tuturnya.

Halaman:

Editor: Hari Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X