Bupati Jember Diberi Waktu Sampai 7 September Selesaikan Rekomendasi Kemendagri

- 8 Juli 2020, 17:11 WIB
Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi.* //PORTAL JEMBER/tim 04

PORTAL JEMBER - Ketidaksepahaman antara Bupati dan DPRD Jember dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri meminta Bupati Jember mengikuti hasil rekomendasi 11 November 2019 lalu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Hasil tersebut disepakati bersama antara DPRD dan Bupati Jember. Dalam proses mediasi tersebut, Bupati Jenber Faida mengklaim bahwa sudah melakukan perintah dari Kemendagri, namun tidak bisa membuktikan.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, hasil mediasi tersebut menunjukan bahwa Kemendagri masih satu persepsi dengan DPRD Jember tentang pembahasan SOTK yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Baca Juga: Ciri-Ciri Istri Pembawa Rezeki bagi Suami, Istri Harus Tahu!

"Ya, kami rasa Mendagri masih satu pemahaman dengan kita bahwa Bupati diperintahkan untuk kembali pada 11 November 2019 tentang SOTK," kata Itqon, Rabu 8 Juli 2020.

Kata Itqon, Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, sampai detik ini Bupati Jember masih belum melaksanakan perintah dari Kemendagri untuk mengembalikan SOTK seperti sebelumnya.

"Pak Sekjen menyampaikan kalau bupati masih belum mengembalikan itu semua sesuai rekomendasi Mendagri," imbuhnya.

Baca Juga: Menurut Pakar, Hindari Menggunakan Kartu Debit Pada 4 Transaksi Berikut Agar Uang Aman

Dalam mediasi yang berlangsung cukup lama itu, Bupati Jember, menurut Itqon, sempat membantah tentang SOTK dan mengklaim sudah mengikuti instruksi Mendagri. Namun, saat diberi waktu 2 jam untuk menunjukan datanya tidak bisa menunjukan buktinya.

Halaman:

Editor: Hari Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X