Humas Pemkab Jember Beri Uang Saku Jurnalis Rp 115 Juta, BPK Sebut Tidak Tepat

- 2 Juli 2020, 05:33 WIB
Ilustrasi uang rupiah. /Pixabay/Mohamad Trilaksono/

PORTAL JEMBER – Pasca dikeluarkannya predikat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ada sekitar 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kegiatannya senilai Rp 70,745 miliar dinyatakan tidak tepat.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, total anggaran yang tidak sesuai dalam subtansi berdasarkan hasil audit BPK mencapai Rp 70,745 miliar.

Hal ini tertuang dalam 35 kegiatan yang diselenggarakan, termasuk mata anggaran untuk belanja pegawai, namun anggarannya digunakan untuk honor-honor non pegawai.

Baca Juga: Akhirnya Terjawab! Ini Kata Jimin Alasan V BTS Jadi Jarang Bicara dan Keluar Bertemu Member Lain

"Jadi BPK menemukan dari 13 OPD tersebut ada sekitar Rp 70 miliar lebih anggarannya yang tidak tepat," kata Halim, di kantor dewan, Rabu 1 Juni 2020.

Halim menjelaskan, untuk 11 OPD dinyatakan kegiatannya tidak sesuai subtansi belanja pegawai, dengan nilai realisasi sebesar Rp 62 miliar.

"Untuk 11 OPD lainnya itu ada sekitar Rp 62 miliar lebih yang tidak sesuai substansi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh BPK," imbuhnya.

Baca Juga: Khusus Zona Hijau Masuk Sekolah Mulai 13 Juli 2020, Siswa Hanya Masuk 3 Hari dalam Seminggu

Salah satu contohnya, Halim menyebutkan, di bagian humas muncul anggaran uang saku jurnalis senilai Rp 115 juta. Lalu, di Dinas PU Bina Marga realisasi belanja pegawainya diberikan uang saku kepada petani.

Halaman:

Editor: Hari Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X