Pengamat Kebijakan Publik Jember: Pemprov Jatim Harus Tegas Dalam Pengelolaan Anggaran Jember

- 25 Mei 2020, 12:50 WIB
Pengamat Kebijakan Publik Unej Hermanto Rohman/ Pikiran Rakyat.com

PORTAL JEMBER - Persoalan keuangan di Kabupaten Jember, dirasa rawan penyimpangan. Sebab, belum ada ketegasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Hermanto Rohman, saat dihubungi melalui telepon seluler Senin, 25 Mei 2020.

Ia mengatakan, Pemprov Jatim tidak tegas dalam menyikapi persoalan keuangan di Jember. Hal ini bisa berimplikasi ada sikap daerah yang bisa menggunakan keuangan semaunya sendiri.

Baca Juga: Terimbas Pandemi Covid-19, Omset Penjualan Oleh-oleh di Jember Turun 80 Persen

"Kalau tidak tegas Pemprov akan berdampak pada penggunaan anggarannya dan rawan penyimpangan," ujarnya.

Hermanto menjelaskan, persoalan anggaran di Jember seharusnya tidak begitu sulit jika kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD. Sehingga bisa melakukan penganggarkan untuk program yang telah dirancang.

"Kalau ada kesepakatan keduanya itu maka akan mudah dalam penganggaranya " imbuhnya.

Baca Juga: Film Avatar 2 Mulai Digarap Pekan Depan, Ini Penampakan Lokasi Syutingnya

Namun, yang terjadi di Jember saat ini menggunakan perkada yang memiliki batasan-batasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Maka, Pemprov Jatim harus memiliki peran untuk melakukan evaluasi perkada di Jember.
 
"Pemprov Jatim harus melakukan evaluasi, karena perkada terbatas ruang geraknya," tuturnya.

Halaman:

Editor: Angga Juli Setiawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X