Apindo Surakarta Minta Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Ulang

- 15 Mei 2020, 04:02 WIB
Ilustrasi buruh, pekerja pabrik* /ANTARA

PORTAL JEMBER - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikeluhkan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surakarta, Jawa Tengah.

Mereka meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai tahun 2021.

"Di saat seperti ini tidak pas rasanya menaikkan iuran BPJS. Kami meminta ditinjau lagi Perpres mengenai kenaikan tarif tersebut," kata Wakil Ketua Apindo Surakarta Wahyu Haryanto di Solo, Kamis 14 Mei 2020, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Berikut Gubernur dan Menteri Jokowi yang Kuasai Elektabilitas Capres

Ia mengatakan jika ada perusahaan yang tidak bisa membayar iuran maka akan berimbas ke buruh, yaitu layanan kesehatan akan terhenti ketika yang bersangkutan sakit.

Menurut dia, bagi perusahaan dengan kondisi keuangan baik maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mungkin tidak menjadi masalah. Meski demikian, akan menjadi masalah ketika keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi tidak baik.

"Pada saat ini banyak perusahaan yang terdampak covid-19. Bahkan kondisi ini berdampak pada berkurangnya 'cash flow' perusahaan. Kalau 'cash flow' tidak ada kan perusahaan sulit mau bayar iuran," katanya.

Baca Juga: Kini Tengah Hamil 14 Minggu, Gadis 15 Tahun yang Bunuh Balita Ternyata Juga Korban Kekerasan Seksual

Meski demikian, dikatakannya, Apindo Surakarta akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Apindo pusat terkait kondisi tersebut.

"Sebenarnya kami di daerah sangat prihatin dengan kondisi perusahaan yang kurang baik akibat covid-19 ini. Mereka tidak bisa bayar iuran. Padahal ekonomi diprediksi mulai membaik baru setelah covid-19 usai," katanya.

Bahkan, butuh waktu lama bagi perusahaan untuk bisa kembali bangkit pasca dihantam covid-19.

Baca Juga: WHO Peringatkan Covid-19 Mungkin Tidak Akan Pernah Hilang Seluruhnya

"Dari hitungan kami, jika besaran iuran masih seperti ini maka perusahaan bisa membayar hingga bulan Juli, tetapi kalau besarannya benar dinaikkan kami belum hitung karena itu di luar prediksi," katanya.

Sebelumnya, keputusan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa 5 Mei 2020 dan diundangkan pada Rabu 6 Mei 2020.

Baca Juga: Kabar Baik: Catat Nol Kasus, Thailand dan New Zealand Sukses Terapkan Lockdown

Pada 2021, iuran peserta mandiri Kelas II akan meningkat menjadi Rp 100.000 dari saat ini sebesar Rp 51.000. Sedangkan iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari saat ini Rp 80.000.***

Editor: Hari Setiawan

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X